Dewan Pengawas Syariah ( DPS )

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS maupun BPRS. Dewan Pengawas Syariah (DPS) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab DPS secara rinci meliputi :

  • menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
  • mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
  • meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
  • melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
  • meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Syarat–syarat menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Untuk menjadi DPS pemohon wajib memenuhi syarat–syarat menjadi Anggota DPS:

  • Integritas, yang paling kurang mencakup:
  • memiliki akhlak dan moral yang baik;
  • memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
  • memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (sustainable); dan
  • tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (sekarang ditetapkan oleh OJK).
  • Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
  • Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
  • tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  • tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.